Kebijakan Pengaturan BIM Authoring Software di Kementerian PUPR11 Septermber 2019 | Dibaca 242 kali

Transformasi di dunia konstruksi memaksa kita untuk tanggap terhadap peluang global serta senantiasa mendorong proses pembangunan infrastruktur yang memanfaatkan teknologi di setiap lininya. Dalam banyak kesempatan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga selalu menjelaskan bahwa penerapan hasil riset dan teknologi merupakan salah satu terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sesuai dengan arah utama transformasi Kementerian PUPR yakni mengembangkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang melibatkan inovasi teknologi untuk peningkatan daya saing nasional, dibutuhkan kebijakan di bidang konstruksi yang lebih cepat, lebih murah dan lebih baik. Prinsip dasar yang bisa dianut antara lain adalah penerapan BIM di Industri Konstruksi. Selain itu, penting juga untuk membangun big data rantai pasok industri jasa konstruksi, pengembangan engineer dan tenaga kerja konstruksi yang siap bersaing di pasar global, serta mendorong struktur usaha jasa konstruksi yang sehat dan berkeadilan.

Terkait dengan penerapan metode BIM, Ditjen Bina Konstruksi telah melakukan beberapa kegiatan antara lain Training of Trainer (ToT), pengembangan Centre of Excellent (CoE) Building Information Modeling di Indonesia, inisiasi program magang BIM bekerja sama dengan BUMN Karya, serta mendorong penggunaan BIM pada proyek PUPR. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana.

Dewi juga mengungkapkan bahwa kini salah satu isu yang juga penting dibahas adalah mengenai banyaknya authoring software yang hadir di tengah-tengah Kementerian PUPR. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan terkait hal ini, mulai dari proses pengadaan, pembebanan biaya pembelian software, sampai dengan software mana yang dirasa cocok untuk diterapkan oleh masing-masing unit organisasi.

FX Hermawan, Kabid Kajian Kebijakan dan Kerja Sama sekaligus Ketua Tim Sekretariat BIM PUPR memaparkan update sekaligus pandangannya terkait authoring software BIM yang ada.

“Saat ini kita terus bekerja untuk bisa mengakselerasi penerapan BIM di Kementerian PUPR. Dengan terus menggandeng unor lain, seperti misalnya BPSDM dalam menyelenggarakan diklat untuk ASN, ataupun dengan Ditjen Bina Konstruksi tentunya, kita harap roadmap yang telah kita susun dapat bisa dijalankan sebaik mungkin,” tandas Hermawan.

“Mengenai software yang kini ada, sebaiknya kita bisa merangkul semuanya tanpa memihak kepada salah satu pihak. Hal ini penting untuk bisa menciptakan suasana kompetitif usaha yang berujung pada manfaat yang dirasakan oleh semua pihak.”

Nazib Faizal, Kasubdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem, Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan Ditjen Bina Marga mengungkapkan bahwa di masa yang akan datang, pemanfaatan BIM akan dikaitkan dengan konsep manajemen aset jalan dan jembatan.

“Kombinasi dari manajemen, keuangan, ekonomi, perekayasaan atau engineering, serta ilmu praktis lainnya yang diaplikasikan ke dalam aset jalan dan jembatan agar kinerjanya (level of service) tercapai dengan biaya (cost of service) yang efektif. Salah satu contoh pertanyaan mendasar yang kerap dihadapi oleh kita adalah dimana gambar shop drawing dan asbuilt drawing ketika kita sedang benar-benar membutuhkannya?” ujar Nazib.

“Penting bagi PUPR untuk bisa menggunakan authoring software BIM yang menawarkan solusi bagi kami yang bekerja di lapangan, bukan hanya yang bisa sekadar memberikan kelebihan-kelebihan dari masing-masing software. Solusi yang sangat customize lah yang kita butuhkan sekarang.”

Diskusi ini sendiri dilaksanakan di Ruang Rapat Dirjen Bina Konstruksi (10/9) dan dihadiri dengan perwakilan Balitbang, Ditjen Bina Konstruksi, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, serta BPSDM. (gal)