Payung hukum penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR
saat ini baru tersedia untuk bangunan gedung negara dengan luas diatas 2000 m2
dan diatas 2 lantai sebagaimana tertera pada lampiran Permen PUPR No 22 Tahun
2018. Kedepannya, tidak hanya pada bangunan gedung negara saja. Penggunaan BIM diharapkan dapat diterapkan di
seluruh proyek infrastruktur
PUPR. Mendukung cita-cita ini, Ditjen Bina Marga bekerjasama dengan PT. PP
(Persero) Tbk dan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) mengadakan Workshop BIM pada hari Rabu, 26 Juni 2019 di Jakarta. Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan BIM sejak tahap
perencanaan s/d operasi dan pemeliharaan pada proyek jalan dan jembatan.
Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Bina
Marga Sugiyartanto, dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP HPJI Taufik Widjojono, Direktur Jalan Bebas Hambatan
Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga, Hedy Rahadian, Direktur Perencanaan dan
Pengembangan PT. PP (Persero) Tbk, Aprindy, perwakilan BUJT, serta segenap Kepala Satker dan pegawai di
lingkungan Ditjen Bina Marga.
Dalam laporannya, Direktur Jalan Bebas Hambatan
Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah menjelaskan rencana penerapan BIM pada
proyek-proyek di lingkungan Ditjen Bina Marga akan dimulai dari sektor jalan
tol. Sebelum melaksanakan pilot project
pada tahun 2020, akan dibentuk 3 (tiga) Pokja dengan tugas mereview dan
menyusun landasan hukum untuk penerapan BIM, menyiapkan pedoman dan manual
teknis BIM, serta menyiapkan
modul dan kurikulum training BIM. Keseluruhan output dari ketiga Pokja ini melingkupi
penerapan BIM sejak tahap Pra FS, FS, perencanaan, konstruksi, dan O & M.
Peraturan dan pedoman teknis implementasi BIM ditargetkan selesai pada
September 2019, dan sudah terimplementasi pada sektor jalan tol awal 2020.
“Akhir tahun 2019, ditargetkan training BIM sudah dimulai, dan pada tahun 2020 bisa diberlakukan kebijakan
BIM mandatory untuk jalan tol. Untuk ini, diperlukan sosialisasi dan diskusi teknis
lebih lanjut dengan semua stakeholder Ditjen Bina
Marga”, tambah Hedy Rahadian saat sesi pembukaan workshop.
Workshop ini juga diisi oleh beberapa pembicara
terkait penerapan BIM dalam proyek infrastruktur jalan dan Jembatan, yaitu Kepala Satker PJN I Prov. Jabar BBPJN VI Indra Rismawansyah, SVP Stratec Division PT. PP (Persero) Tbk. Ni Made Sasanti, perwakilan Autodesk Indonesia Reza Desputra), dan perwakilan Trimble Indonesia Aji Pamadaraji yang menjelaskan proses dan manfaat
yang diperoleh ketika menggunakan BIM, serta demonstrasi penggunaan alat dan software pendukung BIM pada proyek infrastruktur
jalan dan jembatan.
Adji Krisbandono selaku Kasubid Penyiapan Kajian Kebijakan Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi dan anggota Sekretariat BIM PUPR juga turut hadir dan
menjadi salah satu pembicara. Ia menyatakan dukungan sekretariat BIM PUPR dan akan terus berkoordinasi dengan Ditjen Bina
Marga, terutama dalam hal sosialisasi dan menjembatani informasi untuk
penerapan BIM tersebut, misal : kurikulum dan modul diklat untuk melatih BUJT
bisa diadopsi dari kurikulum dan modul ToT yang diselenggarakan Ditjen Bina
Konstruksi, dll. (va)