Bina Marga Bersiap BIM Mandatory 202026 Juni 2019 | Dibaca 6052 kali

Payung hukum penerapan BIM di lingkungan Kementerian PUPR saat ini baru tersedia untuk bangunan gedung negara dengan luas diatas 2000 m² dan diatas 2 lantai sebagaimana tertera pada lampiran Permen PUPR No 22 Tahun 2018. Kedepannya, tidak hanya pada bangunan gedung negara saja. Penggunaan BIM diharapkan dapat diterapkan di seluruh proyek infrastruktur PUPR. Mendukung cita-cita ini, Ditjen Bina Marga bekerjasama dengan PT. PP (Persero) Tbk dan Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia (HPJI) mengadakan Workshop BIM pada hari Rabu, 26 Juni 2019 di Jakarta. Workshop ini bertujuan untuk memperkenalkan BIM sejak tahap perencanaan s/d operasi dan pemeliharaan pada proyek jalan dan jembatan.

Workshop dibuka oleh Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto, dan dihadiri oleh Ketua Umum DPP HPJI Taufik Widjojono, Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga, Hedy Rahadian, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT. PP (Persero) Tbk, Aprindy, perwakilan BUJT, serta segenap Kepala Satker dan pegawai di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Dalam laporannya, Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah menjelaskan rencana penerapan BIM pada proyek-proyek di lingkungan Ditjen Bina Marga akan dimulai dari sektor jalan tol. Sebelum melaksanakan pilot project pada tahun 2020, akan dibentuk 3 (tiga) Pokja dengan tugas mereview dan menyusun landasan hukum untuk penerapan BIM, menyiapkan pedoman dan manual teknis BIM, serta menyiapkan modul dan kurikulum training BIM. Keseluruhan output dari ketiga Pokja ini melingkupi penerapan BIM sejak tahap Pra FS, FS, perencanaan, konstruksi, dan O & M. Peraturan dan pedoman teknis implementasi BIM ditargetkan selesai pada September 2019, dan sudah terimplementasi pada sektor jalan tol awal 2020.

“Akhir tahun 2019, ditargetkan training BIM sudah dimulai, dan pada tahun 2020 bisa diberlakukan kebijakan BIM mandatory untuk jalan tol. Untuk ini, diperlukan sosialisasi dan diskusi teknis lebih lanjut dengan semua stakeholder Ditjen Bina Marga”, tambah Hedy Rahadian saat sesi pembukaan workshop.

Workshop ini juga diisi oleh beberapa pembicara terkait penerapan BIM dalam proyek infrastruktur jalan dan Jembatan, yaitu Kepala Satker PJN I Prov. Jabar BBPJN VI Indra Rismawansyah, SVP Stratec Division PT. PP (Persero) Tbk. Ni Made Sasanti, perwakilan Autodesk Indonesia Reza Desputra), dan perwakilan Trimble Indonesia Aji Pamadaraji yang menjelaskan proses dan manfaat yang diperoleh ketika menggunakan BIM, serta demonstrasi penggunaan alat dan software pendukung BIM pada proyek infrastruktur jalan dan jembatan.

Adji Krisbandono selaku Kasubid Penyiapan Kajian Kebijakan Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi dan anggota Sekretariat BIM PUPR juga turut hadir dan menjadi salah satu pembicara. Ia menyatakan dukungan sekretariat BIM PUPR dan akan terus berkoordinasi dengan Ditjen Bina Marga, terutama dalam hal sosialisasi dan menjembatani informasi untuk penerapan BIM tersebut, misal : kurikulum dan modul diklat untuk melatih BUJT bisa diadopsi dari kurikulum dan modul ToT yang diselenggarakan Ditjen Bina Konstruksi, dll. (va)