Lewat kemudahan
yang ditawarkan, Building Information Modeling (BIM) diharapkan mampu
berkontribusi dalam pembangunan nasional. Besarnya manfaat BIM akan bisa
dirasakan oleh semua stakeholder yang terlibat, mulai dari owner, kontraktor,
konsultan, maupun sampai pengelola infrastruktur yang telah diserahterimakan.
Dalam mendukung
goals tersebut, Institut BIM Indonesia menghelat acara Indonesia BIM Forum 2019
yang berperan sebagai media bertemu dan berdiskusinya para pemangku kepentingan
di sektor infrastruktur. Acara yang dihelat pada Jumat (22/3) tersebut merupakan
salah satu bagian dari rangkaian acara IndoConsTech yang merupakan salah satu forum
dan pameran teknologi infrastruktur terbesar di Asia Tenggara.
Pada diskusi
pertama, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Putut Marhayudi
menyampaikan penjelasan mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan
Gedung Negara yang pada lampirannya menyatakan bahwa penggunaan BIM wajib
diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas
diatas 2000 m2 dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan
hasil desain menggunakan BIM.
Terkait hal ini,
menurut Putut merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah melalui
Kementerian PUPR untuk dapat mengimplementasikan BIM dengan segera. Secara paralel,
Ditjen Bina Konstruksi pun siap untuk memberikan pelatihan kepada eksternal
kementerian, seperti kepada konsultan, kontraktor, serta mahasiswa.
Paparan
selanjutnya dibawakan oleh rekan-rekan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
diwakili oleh Iwan Kurniawan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Teknis Dinas
Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, serta Pandita
selakku Kepala Bidang Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya , Tata Ruang
dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta.
Iwan
dan Pandita memaparkan tentang kesiapan dan penerapan BIM di lingkungan Pemprov
DKI Jakarta, terutama setelah munculnya Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018
di atas. Meski sempat dianggap sebagai “kehebohan”, namun mereka sepatak bahwa
implementasi BIM akan membantu konsultan dan engineer untuk mengurangi friksi atau perdebatan yang kerap terjadi
dalam sebuah siklus proyek. Misalnya saat terjadi perubahan biaya yang berhubungan
dengan perubahan desain bangunan.
Mereka juga menyampaikan bahwa sebenarnya BIM sudah
merupakan barang lama di dunia ini. Namun, untuk dunia infrastruktur memang
tergolong baru dimanfaatkan. Mereka mengambil contoh bahwa di dunia penerbangan
BIM sudah sering menggunakan BIM, karena membutuhkan tingkat presisi yang
sangat tinggi dalam pengerjaannya.
Setelah dari Pemprov DKI, perwakilan dari Badan
Infrastruktur Praktek Arsitek-IAINasional turut memaparkan tentang Kesiapan
Asosiasi dalam menghadapi implementasi Permen PU No.22/2018. Pada kesempatan
tersebut, Stanley Wangsadihardja menyatakan bahwa asosiasi arsitektur merupakan
salah satu komunitas yang sudah siap untuk membantu mengawal implementasi BIM
di Indonesia.
Terakhir, Dr. FX
Hermawan Kusumartono yang mewakili Badan Litbang Kementerian PUPR menutup
rangkaian diskusi dengan menyampaikan paparan mengenai peran Balitbang dalam
mengawal implementasi BIM pada infrastruktur. Hermawan menekankan bahwa roadmap
yang telah disusun oleh Tim BIM PUPR seyogyanya bukan hanya milik Kementerian
PUPR semata, melainkan bisa berlaku juga untuk organisasi lainnya yang ingin
memakai BIM. Adapun roadmap BIM PUPR terdiri dari empat fase yakni adopsi,
digitalisasi, kolaborasi, dan integrasi.
“Selain itu, sesuai
roadmap yang telah disusun, saat ini kita masih berada pada fase adopsi. Pada
fase ini penting untuk selalu berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait
BIM agar kita bisa memiliki fondasi yang kokoh untuk masuk ke fase berikutnya
yakni fase digitalisasi,” ujar Hermawan.
“Untuk langkah
ke depan yang akan Balitbang lakukan adalah mengirimkan beberapa personil kami
yang kompeten di bidang BIM untuk dapat terjun langsung ke proyek yang
dikerjakan oleh teman-teman di Ditjen teknis. Hal ini sesuai dengan arahan
Bapak Menteri PUPR yang menugaskan Pusat Pengembangan Sarana Prasarana
Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Ditjen Cipta Karya untuk menyelenggarakan
Program “Magang BIM” bagi para engineer
muda. Program ini akan difasilitasi oleh Sekretariat BIM PUPR,” tutup Hermawan.
Selain forum, IndoConsTech juga mengadakan banyak pameran terkait teknologi infrastruktur. Peserta pameran pun beraneka ragam, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, akademisi, maupun kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan. (gal)