Indonesia BIM Forum 2019: Berbicara Kesiapan Implementasi BIM pada Infrastruktur22 Maret 2019 | Dibaca 251 kali

Lewat kemudahan yang ditawarkan, Building Information Modeling (BIM) diharapkan mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional. Besarnya manfaat BIM akan bisa dirasakan oleh semua stakeholder yang terlibat, mulai dari owner, kontraktor, konsultan, maupun sampai pengelola infrastruktur yang telah diserahterimakan.

Dalam mendukung goals tersebut, Institut BIM Indonesia menghelat acara Indonesia BIM Forum 2019 yang berperan sebagai media bertemu dan berdiskusinya para pemangku kepentingan di sektor infrastruktur. Acara yang dihelat pada Jumat (22/3) tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian acara IndoConsTech yang merupakan salah satu forum dan pameran teknologi infrastruktur terbesar di Asia Tenggara.

Pada diskusi pertama, Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Putut Marhayudi menyampaikan penjelasan mengenai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang pada lampirannya menyatakan bahwa penggunaan BIM wajib diterapkan pada Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2000 m2 dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM.

Terkait hal ini, menurut Putut merupakan salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah melalui Kementerian PUPR untuk dapat mengimplementasikan BIM dengan segera. Secara paralel, Ditjen Bina Konstruksi pun siap untuk memberikan pelatihan kepada eksternal kementerian, seperti kepada konsultan, kontraktor, serta mahasiswa.

Paparan selanjutnya dibawakan oleh rekan-rekan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Iwan Kurniawan sebagai Kepala Bidang Pelayanan Teknis Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI Jakarta, serta Pandita selakku Kepala Bidang Gedung Pemerintah Daerah Dinas Cipta Karya , Tata Ruang dan Pertanahan Pemprov DKI Jakarta.

Iwan dan Pandita memaparkan tentang kesiapan dan penerapan BIM di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terutama setelah munculnya Permen PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 di atas. Meski sempat dianggap sebagai “kehebohan”, namun mereka sepatak bahwa implementasi BIM akan membantu konsultan dan engineer untuk mengurangi friksi atau perdebatan yang kerap terjadi dalam sebuah siklus proyek. Misalnya saat terjadi perubahan biaya yang berhubungan dengan perubahan desain bangunan.

Mereka juga menyampaikan bahwa sebenarnya BIM sudah merupakan barang lama di dunia ini. Namun, untuk dunia infrastruktur memang tergolong baru dimanfaatkan. Mereka mengambil contoh bahwa di dunia penerbangan BIM sudah sering menggunakan BIM, karena membutuhkan tingkat presisi yang sangat tinggi dalam pengerjaannya.

Setelah dari Pemprov DKI, perwakilan dari Badan Infrastruktur Praktek Arsitek-IAINasional turut memaparkan tentang Kesiapan Asosiasi dalam menghadapi implementasi Permen PU No.22/2018. Pada kesempatan tersebut, Stanley Wangsadihardja menyatakan bahwa asosiasi arsitektur merupakan salah satu komunitas yang sudah siap untuk membantu mengawal implementasi BIM di Indonesia.

Terakhir, Dr. FX Hermawan Kusumartono yang mewakili Badan Litbang Kementerian PUPR menutup rangkaian diskusi dengan menyampaikan paparan mengenai peran Balitbang dalam mengawal implementasi BIM pada infrastruktur. Hermawan menekankan bahwa roadmap yang telah disusun oleh Tim BIM PUPR seyogyanya bukan hanya milik Kementerian PUPR semata, melainkan bisa berlaku juga untuk organisasi lainnya yang ingin memakai BIM. Adapun roadmap BIM PUPR terdiri dari empat fase yakni adopsi, digitalisasi, kolaborasi, dan integrasi.

“Selain itu, sesuai roadmap yang telah disusun, saat ini kita masih berada pada fase adopsi. Pada fase ini penting untuk selalu berkolaborasi dengan semua stakeholder terkait BIM agar kita bisa memiliki fondasi yang kokoh untuk masuk ke fase berikutnya yakni fase digitalisasi,” ujar Hermawan.

“Untuk langkah ke depan yang akan Balitbang lakukan adalah mengirimkan beberapa personil kami yang kompeten di bidang BIM untuk dapat terjun langsung ke proyek yang dikerjakan oleh teman-teman di Ditjen teknis. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Menteri PUPR yang menugaskan Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Ditjen Cipta Karya untuk menyelenggarakan Program “Magang BIM” bagi para engineer muda. Program ini akan difasilitasi oleh Sekretariat BIM PUPR,” tutup Hermawan.

Selain forum, IndoConsTech juga mengadakan banyak pameran terkait teknologi infrastruktur. Peserta pameran pun beraneka ragam, mulai dari perwakilan kementerian/lembaga, BUMN, akademisi, maupun kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan. (gal)