Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada berbagai
kesempatan senantiasa mengarahkan seluruh pegawai untuk selalu membuat
terobosan guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Telah akrab di telinga
kita, kalimat beliau “bekerjalah dengan
irama rock ‘n roll”, yang berarti Kementerian PUPR diharapkan terus
memiliki tempo bekerja yang progresif dan selalu siap dalam keadaan apapun.
Selain itu, Menteri Basuki juga selalu menekankan
diterapkannya hasil riset dan teknologi untuk mengakselerasi capaian target
pembangunan infrastruktur. Penerapan teknologi diharapkan semakin meningkatkan
produktivitas penyelenggaraan proyek infrastruktur. Hal inilah yang membuat
Badan Litbang PUPR, sebagai “scientific
backbone” memiliki peran yang sangat penting dalam Kementerian ini.
Dalam rangka menjalankan amanat Menteri Basuki tersebut,
serta terus menjaga momentum mendukung terwujudnya konstruksi digital di era
serba 4.0 ini, Bappenas menghelat BIM
National Strategy Workshop di Jakarta (19/3). Workshop ini merupakan
rangkaian dari Global Infrastructure
Programme, pelaksanaan kerjasama antara Bappenas dengan The Infrastructure Projects Authority
(IPA) UK, dan Department for Business, Energy,
and Industrial Strategy (BEIS) UK yang terjalin hingga tahun 2021.
Skema kerjasama ini bertujuan untuk memberikan
fasilitasi perencanaan, perancangan, pembiayaan, dan pengoperasian proyek
infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan melalui adaptasi metodologi
praktek terbaik yang telah dilakukan Pemerintah Inggris Raya. Building Information Modeling (BIM)
menjadi salah satu dari 3 (tiga) metodologi yang akan diadaptasi dalam sistem
perencanaan proyek dan program infrastruktur oleh Pemerintah Indonesia.
Dibuka oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas
Wismana Adi Suryabrata, acara tersebut dihadiri perwakilan Badan Litbang dan
Ditjen Bina Konstruksi sebagai bagian dari BIM PUPR, Institut BIM Indonesia,
BIM Center of Excellence (CoE)
Universitas Islam Indonesia (UII), dan ITB sebagai mitra BIM PUPR, perwakilan
Kementerian/Lembaga terkait (Badan Standarisasi Nasional, Badan Nasional
Sertifikasi Profesi), asosiasi profesi (LPJKN), perwakilan Kedutaan Besar
Inggris Raya, BEIS UK, British Standard Institute
(BSI), serta Tim Konsultan Mott Macdonald.
Sekretaris Badan Litbang Herry Vaza berkesempatan menginformasikan
peran Tim BIM PUPR dalam mengakselerasi penerapan BIM di Kementerian PUPR.
Salah satunya yaitu penyusunan roadmap
BIM, yang dibagi menjadi 4 (empat) fase, mulai dari fase Adopsi, Digitalisasi,
Kolaborasi, serta yang terakhir adalah Integrasi.
“Izinkan saya untuk menjelaskan fokus rencana kegiatan pada
Fase Adopsi. Dalam Fase Adopsi, kami membagi beberapa fokus yang berisi concern kita, dan apa saja yang hendak
kita perbuat agar Fase Adopsi BIM bisa segera kita lalui. Pertama, kami berfokus pada komitmen Pemerintah sebagai pioneer, leader, dan fasilitator dalam penerapan
BIM. Pada poin ini, kami berencana untuk membentuk BIM Steering Committee yang beranggotakan pimpinan di level nasional
agar masyarakat BIM memiliki organisasi resmi yang bisa diacu. Fokus yang kedua, adalah penyiapan Standar dan
Protokol BIM untuk efektivitas penerapan BIM pada level perusahaan, proyek, dan
industry.”
“Fokus berikutnya
adalah peningkatan kapasitas terutama kapabilitas SDM yang kita miliki. Selain
itu juga penyempurnaan panduan adopsi BIM, pelatihan BIM untuk ASN PUPR dan
tenaga ahli, magang BIM pada proyek infrastruktur, kolaborasi riset untuk
pengukuran BIM Maturity Level juga
akan terus kami dorong. Dan fokus
terakhir yang tak kalah penting adalah melakukan promosi BIM kepada semua
pihak, baik itu internal Kementerian/Lembaga, masyarakat, akademisi, maupun
para mahasiswa,” tutup Hery.
Selain Hery, pada kesempatan itu perwakilan Pemerintah
Inggris Raya juga turut menyampaikan pandangannya. Diwakili oleh Adam Matthews
selaku Head of International, ia menjelaskan
bahwa selain Indonesia, mereka pun turut membantu Negara-negara seperti Brazil,
Chile, dan Vietnam untuk mengembangkan BIM.
“Saya sangat mengapresiasi progress yang telah dilakukan
Pemerintah Indonesia ini. Kementerian PUPR bahkan telah memiliki BIM Working Group. Saya kira, kita tetap
harus tenang karena semua Negara yang saat ini sudah mature menerapkan BIM, juga pernah berada pada titik ini. Kami akan
memberikan dukungan dan berbagi pengalaman kami terkait hal ini.”
“Menurut pandangan kami, setidaknya ada 4 (empat) poin
penting untuk diperhatikan Pemerintah Indonesia, yaitu : mengembangkan
kapasitas industri agar mereka mampu menerapkan BIM, lalu menciptakan komitmen
diantara para leader yang berpengaruh
pada pembangunan infrastruktur, senantiasa memperkenalkan BIM pada khalayak
masyarakat, dan yang terakhir adalah mengembangkan standar serta peningkatan
kapasitas seluruh stakeholder konstruksi,” ujar Adam.
Dari hasil workshop yang digelar selama 2 (dua) hari tersebut,
dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah berada di track yang benar untuk menerapkan BIM. Diskusi yang begitu hangat, diliputi
antusiasme yang tinggi tersebut juga menghasilkan banyak masukan yang sangat
penting untuk dilaksanakan, seperti misalnya : pembentukan National BIM Steering
Committee untuk jangka pendek, penyusunan standar kompetensi, dan sertifikasi
BIM spesifik yang juga penting untuk dijaga kualitasnya. Selama ini yang kerap
muncul adalah sertifikasi pelatihan, bukan sertifikasi untuk bisa melaksanakan
BIM secara utuh sesuai bidang kepakaran, misalnya BIM for Architect, BIM for Construction, dan lain-lain.
Kedepannya para pemangku kebijakan diharapkan mampu
menyusun skala prioritas terkait masukan mana yang akan dijalankan terlebih
dahulu. Dari workshop tersebut juga
disepakati bahwa langkah jangka pendek yang paling utama adalah membentuk BIM Steering Committee sebagai wujud komitmen
dari para stakeholder negeri ini untuk benar-benar memanfaatkan BIM pada setiap
fase pembangunan infrastruktur.
Acara ini akan mendorong diskusi-diskusi lainnya dalam
rangka percepatan penerapan BIM di masa yang akan datang. Harapannya tidak
hanya Kementerian PUPR dan Bappenas saja yang akan memanfaatkan BIM dalam
kegiatan terkait konstruksi, melainkan juga Kementerian/Lembaga lain juga ikut
berkontribusi, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan
lain-lain. (gal)