Pelajari Praktek Terbaik Penerapan BIM, Bappenas dan Kementerian PUPR Rangkul BIM UK20 Maret 2019 | Dibaca 4257 kali

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, pada berbagai kesempatan senantiasa mengarahkan seluruh pegawai untuk selalu membuat terobosan guna mempercepat pembangunan infrastruktur. Telah akrab di telinga kita, kalimat beliau “bekerjalah dengan irama rock ‘n roll”, yang berarti Kementerian PUPR diharapkan terus memiliki tempo bekerja yang progresif dan selalu siap dalam keadaan apapun.

Selain itu, Menteri Basuki juga selalu menekankan diterapkannya hasil riset dan teknologi untuk mengakselerasi capaian target pembangunan infrastruktur. Penerapan teknologi diharapkan semakin meningkatkan produktivitas penyelenggaraan proyek infrastruktur. Hal inilah yang membuat Badan Litbang PUPR, sebagai “scientific backbone” memiliki peran yang sangat penting dalam Kementerian ini.

Dalam rangka menjalankan amanat Menteri Basuki tersebut, serta terus menjaga momentum mendukung terwujudnya konstruksi digital di era serba 4.0 ini, Bappenas menghelat BIM National Strategy Workshop di Jakarta (19/3). Workshop ini merupakan rangkaian dari Global Infrastructure Programme, pelaksanaan kerjasama antara Bappenas dengan The Infrastructure Projects Authority (IPA) UK, dan Department for Business, Energy, and Industrial Strategy (BEIS) UK yang terjalin hingga tahun 2021.

Skema kerjasama ini bertujuan untuk memberikan fasilitasi perencanaan, perancangan, pembiayaan, dan pengoperasian proyek infrastruktur yang efektif dan berkelanjutan melalui adaptasi metodologi praktek terbaik yang telah dilakukan Pemerintah Inggris Raya. Building Information Modeling (BIM) menjadi salah satu dari 3 (tiga) metodologi yang akan diadaptasi dalam sistem perencanaan proyek dan program infrastruktur oleh Pemerintah Indonesia.

Dibuka oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata, acara tersebut dihadiri perwakilan Badan Litbang dan Ditjen Bina Konstruksi sebagai bagian dari BIM PUPR, Institut BIM Indonesia, BIM Center of Excellence (CoE) Universitas Islam Indonesia (UII), dan ITB sebagai mitra BIM PUPR, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait (Badan Standarisasi Nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesi), asosiasi profesi (LPJKN), perwakilan Kedutaan Besar Inggris Raya, BEIS UK, British Standard Institute (BSI), serta Tim Konsultan Mott Macdonald.

Sekretaris Badan Litbang Herry Vaza berkesempatan menginformasikan peran Tim BIM PUPR dalam mengakselerasi penerapan BIM di Kementerian PUPR. Salah satunya yaitu penyusunan roadmap BIM, yang dibagi menjadi 4 (empat) fase, mulai dari fase Adopsi, Digitalisasi, Kolaborasi, serta yang terakhir adalah Integrasi.

“Izinkan saya untuk menjelaskan fokus rencana kegiatan pada Fase Adopsi. Dalam Fase Adopsi, kami membagi beberapa fokus yang berisi concern kita, dan apa saja yang hendak kita perbuat agar Fase Adopsi BIM bisa segera kita lalui. Pertama, kami berfokus pada komitmen Pemerintah sebagai pioneer, leader, dan fasilitator dalam penerapan BIM. Pada poin ini, kami berencana untuk membentuk BIM Steering Committee yang beranggotakan pimpinan di level nasional agar masyarakat BIM memiliki organisasi resmi yang bisa diacu. Fokus yang kedua, adalah penyiapan Standar dan Protokol BIM untuk efektivitas penerapan BIM pada level perusahaan, proyek, dan industry.”

“Fokus berikutnya adalah peningkatan kapasitas terutama kapabilitas SDM yang kita miliki. Selain itu juga penyempurnaan panduan adopsi BIM, pelatihan BIM untuk ASN PUPR dan tenaga ahli, magang BIM pada proyek infrastruktur, kolaborasi riset untuk pengukuran BIM Maturity Level juga akan terus kami dorong. Dan fokus terakhir yang tak kalah penting adalah melakukan promosi BIM kepada semua pihak, baik itu internal Kementerian/Lembaga, masyarakat, akademisi, maupun para mahasiswa,” tutup Hery.

Selain Hery, pada kesempatan itu perwakilan Pemerintah Inggris Raya juga turut menyampaikan pandangannya. Diwakili oleh Adam Matthews selaku Head of International, ia menjelaskan bahwa selain Indonesia, mereka pun turut membantu Negara-negara seperti Brazil, Chile, dan Vietnam untuk mengembangkan BIM.

“Saya sangat mengapresiasi progress yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia ini. Kementerian PUPR bahkan telah memiliki BIM Working Group. Saya kira, kita tetap harus tenang karena semua Negara yang saat ini sudah mature menerapkan BIM, juga pernah berada pada titik ini. Kami akan memberikan dukungan dan berbagi pengalaman kami terkait hal ini.”

“Menurut pandangan kami, setidaknya ada 4 (empat) poin penting untuk diperhatikan Pemerintah Indonesia, yaitu : mengembangkan kapasitas industri agar mereka mampu menerapkan BIM, lalu menciptakan komitmen diantara para leader yang berpengaruh pada pembangunan infrastruktur, senantiasa memperkenalkan BIM pada khalayak masyarakat, dan yang terakhir adalah mengembangkan standar serta peningkatan kapasitas seluruh stakeholder konstruksi,” ujar Adam.

Dari hasil workshop yang digelar selama 2 (dua) hari tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah berada di track yang benar untuk menerapkan BIM. Diskusi yang begitu hangat, diliputi antusiasme yang tinggi tersebut juga menghasilkan banyak masukan yang sangat penting untuk dilaksanakan, seperti misalnya : pembentukan National BIM Steering Committee untuk jangka pendek, penyusunan standar kompetensi, dan sertifikasi BIM spesifik yang juga penting untuk dijaga kualitasnya. Selama ini yang kerap muncul adalah sertifikasi pelatihan, bukan sertifikasi untuk bisa melaksanakan BIM secara utuh sesuai bidang kepakaran, misalnya BIM for Architect, BIM for Construction, dan lain-lain.

Kedepannya para pemangku kebijakan diharapkan mampu menyusun skala prioritas terkait masukan mana yang akan dijalankan terlebih dahulu. Dari workshop tersebut juga disepakati bahwa langkah jangka pendek yang paling utama adalah membentuk BIM Steering Committee sebagai wujud komitmen dari para stakeholder negeri ini untuk benar-benar memanfaatkan BIM pada setiap fase pembangunan infrastruktur.

Acara ini akan mendorong diskusi-diskusi lainnya dalam rangka percepatan penerapan BIM di masa yang akan datang. Harapannya tidak hanya Kementerian PUPR dan Bappenas saja yang akan memanfaatkan BIM dalam kegiatan terkait konstruksi, melainkan juga Kementerian/Lembaga lain juga ikut berkontribusi, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan lain-lain. (gal)