Kolaborasi Balitbang-Ditjen Penyediaan Perumahan: Implementasi BIM dalam Rumah Susun17 April 2018 | Dibaca 6122 kali

Pergerakan Balitbang PUPR tentang implementasi BIM di dalam pembangunan infrastruktur mulai menuai hasil. Selasa (17/4), bertempat di Surabaya, Ditjen Penyediaan Perumahan melalui Direktorat Rumah Susun mengadakan “Rapat Koordinasi Implementasi BIM pada Penyelenggaraan Rumah Susun TA 2018”.

Pada kesempatan itu, Balitbang turut hadir untuk menyampaikan progres dari Tim BIM PUPR yang terbentuk sejak akhir tahun 2017 lalu. Hadir mewakili Balitbang adalah Kabid Kajian Kebijakan dan Kerja Sama Puslitbang KPT, FX Hermawan beserta tim. Dalam rapat tersebut, Hermawan mengungkapkan terima kasih kepada Ditjen Penyediaan Perumahan khususnya Direktorat Rumah Susun yang telah merespon dengan baik ide pemanfaatan teknologi digital dalam pembangunan infrastruktur..

Kebijakan implementasi BIM yang diharapkan pada infrastruktur PUPR merupakan salah satu cara mempermudah kita dalam melayani masyarakat. Lebih dari itu, kualitas bangunan dan transparansi proyek juga akan tercipta. Balitbang, sebagai salah satu inisiator BIM, telah mengadakan beberapa pembekalan teknis internal Kementerian PUPR terkait BIM. Dalam pelatihan tersebut kami menggandeng beberapa praktisi yang telah lama berkecimpung dalam pengguaan BIM yakni PT PP serta Institut BIM Indonesia,” ungkap Hermawan..

Direktorat Rumah Susun, yang diwakili Yusuf Hariagung, menyampaikan menyampaikan harapannya agar implementasi BIM mampu berkontribusi sejak fase perencanaan untuk menghapus gap antara design dan pembangunan yang bisa menyebabkan kegagalan konstruksi. Selain dari perencanaan, BIM juga akan dimanfaatkan sebagai review design atau basis evaluasi pembangunan rumah susun di tahun sebelumnya.

“Sampai sekarang pun masih ada perdebatan antara metode konvensional dan precast. Dengan adanya BIM, kami berharap bisa sampai menganalisis metode yang tepat saat fase konstruksi. Untuk teman - teman di SNVT, kami dari pusat berharap agar segera belajar dan mengadopsi BIM. Sebanyak 34 satker sebagai ujung tombak kami di lapangan harus mampu mempercepat proses perencanaan memanfaatkan BIM. Dengan target 300 lokasi Rusun di tahun 2018, naik dari tahun 2017 yang hanya sebanyak 120, inovasi tentu sangat diperlukan oleh Kementerian PUPR. Selanjutnya kami akan segera menentukan pilot project untuk dapat diterapkan BIM,” pungkas Yusuf.

Tentu masih terdapat beberapa tantangan Tim BIM ke depan, seperti penguatan kelembagaan lewat pembentukan Komite BIM, maupun di sektor rumah susun yang memerlukan identifikasi pilot project lokasi rumah susun yang tepat untuk diterapkan BIM. Namun dengan sinergitas internal Kementerian PUPR serta kerja sama dengan para praktisi BIM, mimpi implementasi inovasi digital tersebut tentu akan dapat segera digapai, bahkan tak hanya di sektor rumah susun namun juga di segala sektor infrastruktur. (gal)